Konstitusi

Konstitusi


— kepada para jenderal yang kehilangan kekuasaan

Para jenderal yang kehilangan kekuasaan, lihatlah: konstitusi bukanlah wahyu, bangsa ini bukan makhluk dongeng.

Kita terdiri dari tubuh, jiwa, roh, tanah, dan air, dengan impian, fantasi, rasa kurang, bangga, hasrat punya harga diri, nafsu untuk jadi kaya dan bermartabat atau jadi orang sederhana saja. Kita manusia yang pandai mengekspresikan kebaikan hati, kepintaran, tapi juga ketololan dan kekejian. Kita menyimpan kekuatan otot dan juga rasa sakit dari cacingan sampai dengan flu burung. Kita bukan peri.

Konstitusi kita—yang terkadang kalian perlakukan seperti benda sakti dengan nama ”UUD 45” itu—tak datang dalam dunia peri. Ia dirumuskan sejumlah orang yang berasal dari himpunan manusia yang konkret dan bisa sakit itu.

Ia bahkan datang dari sebuah ketidakjelasan. Ketika sejumlah orang—kini disebut sebagai bapak dan ibu pendiri Republik Indonesia—bertemu di sebuah gedung di Jakarta pada bulan Juli 1945 sebagai anggota panitia ”persiapan kemerdekaan”, mereka dianggap mewakili pergerakan rakyat ”Indonesia”. Tetapi ada yang tak mudah dijawab dalam soal ini: bagaimana itu mungkin, jika saat itu ”Indonesia” belum ditentukan batasannya?

Siapa pula yang menentukan bahwa mereka mewakili rakyat Indonesia? Penguasa militer Jepang yang waktu itu sedang akan kalah dalam Perang Pasifik tentu mendengarkan sejumlah penasihat—termasuk Bung Karno dan Bung Hatta—tentang siapa saja yang harus diundang ke rapat persiapan itu. Tapi pada akhirnya kekuasaan de facto itulah yang menentukan, lengkap dengan unsur pemaksaan yang entah harus dipertanggungjawabkan kepada siapa, sesuatu yang lazim terjadi di masa genting dan tergopoh-gopoh seperti itu.

Dengan kata lain, Indonesia adalah persilangan dua jenis waktu. Yang pertama waktu yang tak dapat ditandai—waktu yang berlangsung bersama tumbuhnya keinginan kita dan para pendahulu kita untuk jadi satu bangsa. Yang kedua waktu yang bisa ditandai dalam sebuah titimangsa, misalnya 17 Agustus 1945.

Bahwa waktu yang kedua itu kemudian melampaui batasnya sendiri—17 Agustus 1945 hanya berlangsung selama 24 jam, tapi ia seakan-akan berlangsung terus hingga 2007—itu berarti bahwa waktu yang pertama itulah yang menentukan. Keinginan jadi satu bangsa tumbuh sebelum hari itu, dan terus tumbuh setelah hari itu. Angka ”45” yang sering kalian anggap keramat itu jadi berarti justru karena ada sesuatu yang tak stop di sana.

Para jenderal yang kehilangan kekuasaan dan kenikmatan, tahukah kalian, konstitusi yang disebut ”UUD 45” itu hanyalah satu formulasi dari pelbagai keinginan yang belum terpenuhi semuanya? Angka ”45” hanyalah sebuah momen; naskah yang ditandatangani di hari itu juga hanya sebuah momen. Waktunya terbatas. Memang momen pada gilirannya dapat berubah bagaikan sebuah monumen. Tapi itu terjadi ketika dalam keterbatasannya sang momen mendapatkan peran dan makna karena bertaut dengan waktu yang tak dapat ditandai, waktu yang datang sebelumnya dan sesudahnya, waktu yang entah di mana berawal dan berakhir, waktu yang menyebabkan bangsa ini ada dalam sejarah—dan ada dalam keadaan yang serba mungkin.

Monumen, kita tahu, bukan barang mati. Ia jadi barang mati jika ia tak lagi ditafsirkan terus-menerus.

Sebuah konstitusi—berbeda dengan sebuah puisi—memang berniat membatasi penafsiran yang nyaris tak terbatas. Tetapi sebuah konstitusi akan jadi sesuatu yang segera usang jika ia tak dilihat sebagai teks yang terbatas dan bersifat membatasi—dan dalam posisi itu ia sebenarnya merupakan ”momen” dari kehendak akan keadilan yang tak kunjung padam dalam hati manusia. Tiap konstitusi hanyalah jawaban di suatu saat atas imbauan keadilan yang selalu dijanjikan, keadilan yang selalu akan datang.

Dengan kata lain, wahai para jenderal yang kehilangan kekuasaan, tiap undang-undang dasar adalah undang-undang dasar sementara. Sebagai tanda bahwa para anggota panitia persiapan kemerdekaan dan perumus UUD 45 bukanlah sejumlah makhluk ajaib, mereka mencantumkan satu kalimat yang sederhana, rendah hati dan arif: di sana dibuka kemungkinan bahwa kelak konstitusi ini dapat direvisi. ”Jangan sekali-kali menyembah aksara!” kata Bung Karno suatu kali.

Jenderal, kini tahun 2007. Setelah melalui waktu yang lama—dengan rekaman kesalahan yang panjang pula—aksara itu sebagian diubah dengan drastis. Dalam amendemen yang telah berlaku kini, seorang presiden tak lagi dibiarkan terus-menerus berkuasa; kita telah melihat akibatnya di bawah Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Hak-hak asasi manusia dicantumkan dengan tegas, setelah begitu banyak manusia kalian bunuh dan penjarakan hanya karena berbeda pendapat dengan yang berkuasa. Diskriminasi rasial ditiadakan. Presiden dipilih langsung rakyat. Pemilihan umum berlangsung bebas. Genggaman sentralistis ke daerah praktis dilepaskan….

Para jenderal yang kehilangan kekuasaan, amendemen itu tak sempurna memang. Tapi ingat: mereka yang melakukan perubahan itu adalah legislator yang dipilih rakyat—yang memang tak perlu peduli akan suara orang tua yang jadi cengeng. Dan akan lupakah kita bahwa sejumlah mahasiswa telah tewas buat membuka jalan bagi para legislator itu untuk bisa bekerja di Senayan, hingga UUD 45 diperbaiki dan demokrasi ditegakkan?

Para jenderal yang kehilangan kekuasaan dan kenikmatan, tahu dirilah kalian! Darah yang mengalir di kampus Trisakti, di kampus Atmajaya, di pelbagai petak jalan di seluruh Tanah Air, menunjukkan bahwa amendemen konstitusi itu juga datang bukan dari langit, melainkan dari marah dan kepedihan. Sekali lagi keadilan mengimbau, dan hari mengandung janji—dalam pergulatan yang bahkan lebih sengit ketimbang ketika UUD 45 dirumuskan di gedung yang tenang di Menteng yang nyaman, di Jakarta yang dijaga tentara Jepang.




~ Majalah Tempo, Edisi. 49/XXXV/29 Januari – 04 Februari 2007 ~

1:360

1:360

....di setiap masa nampaknya selalu ada saat yang tak mudah untuk berbicara, tapi tidak gampang untuk diam. Kita tidak tahu pasti bagaimana persisnya kata-kata akan diberi harga, dan apakah sebuah isyarat akan sampai. Di luar pintu, pada saat seperti ini, hanya ada mendung, atau hujan., atau kebisuan, mungkin ketidakacuhan. Semuanya teka-teki.....






- Januari 26, 2007

Mati

Mati


Dan kematian makin akrab.

Begitu banyak orang mati di dekat kita hari-hari ini: dalam sekejap, beberapa ratus meninggal, bahkan lenyap, karena kecelakaan pesawat terbang di udara yang pekat dan guncang, karena tenggelamnya kapal di laut yang gaduh, karena tanah longsor yang membunuh, karena flu burung yang konon berkecamuk—meskipun di sini kematian relatif tidak kerap—atau karena anjloknya kereta api….

Dan kematian makin akrab—sepotong kalimat dalam sajak Subagio Sastrowardojo.

Kalimat itu mengejutkan, memang. Sebab, dalam imajinasi manusia berabad-abad, tak terbayangkan ada keakraban antara kematian dan kita sehari-hari. Dalam Kitab Wahyu 6:8 ada gambaran yang mengusik dan mengilhami imajinasi orang Nasrani dari zaman ke zaman: imaji seekor kuda berwarna putih pucat yang berderap datang, dan Maut duduk menungganginya….

Di situ Ajal datang dari jauh. Ia datang dengan deras.

Tapi kalimat puisi Subagio tak aneh, bila, dalam meditasi yang senyap, kita bisa merasakan betul bahwa ajal sebenarnya tak datang dari ufuk nun di sana. Kematian tersemat dalam hidup. Ketiadaan berada di dasar ada.

Mungkin jarak antara ajal dan kehidupan adalah beda yang dirumuskan nenek-moyang kita ketika mereka kemekmek, ngeri, tapi tak mampu memecahkan misteri asal dan akhir manusia. Bahasa pun memberi nama ”Maut”, dan kita bayangkan ia sebagai satu sosok yang mengancam: satu makhluk lain dari benua yang terpisah dan tak diketahui.

Dalam pewayangan Jawa, sang Maut adalah Yamadipati, putra Sang Hyang Ismaya dan Dewi Sanggani. Asal-usulnya dapat ditemukan pada keyakinan Hindu, yang menggambarkan Yama dalam bentuk buruk dan ganjil dengan kulit yang berwarna hijau atau merah. Ia duduk di atas punggung kerbau, memegang seutas jerat di tangan kirinya. Dengan jerat itu, ia sambar nyawa manusia.

Kematian adalah kekerasan—begitulah agaknya yang tersirat dalam citra jerat itu. Sama dengan yang kita temukan dalam tradisi Eropa: maut adalah sosok yang membawa sabit panjang, dan dengan itulah kehidupan ditebang dan nyawa dibabat.

Kematian sebagai sesuatu yang datang dari luar diri kita, dan cepat mencekik atau menebas leher—semua itu menunjukkan penolakan manusia atas ajal. Tapi penampikan yang percuma. Manusia akan senantiasa kalah. Di situ pula rasa murung merebak ke dalam pelbagai ekspresi—dalam bentuk doktrin agama, upacara persembahan dan korban, ukiran pagoda, lukisan gereja, doa di depan altar, kata-kata dalam mantra, kisah sastra, bahkan gambar dalam sinema.

Kita ingat film Ingmar Bergman yang dibuat pada tahun 1957 itu, Tera Ketujuh: kesatria Antonius Block pulang dari Yerusalem yang jauh setelah Perang Salib; di negeri Utara itu, ketika penduduk diserang wabah, ia bertemu dengan Maut. Ia menantangnya bermain catur; jika ia menang, hidupnya akan lepas dari akhir itu.

Tapi kita tahu apa yang kemudian terjadi. Yang menarik dari karya Bergman ini—dengan gambaran Maut yang diambilnya dari sebuah lukisan abad ke-15 di gereja di Täby, Swedia—adalah kehendak untuk membuat kematian merupakan negasi ganda: manusia dikalahkan olehnya, tapi juga manusia direnggutkan dari arti hidup.

Di sebuah gereja kecil Block membuat pengakuan di depan satu sosok berjubah: ”Aku berseru kepada Tuhan dalam gelap, tapi kadang-kadang seakan tak ada siapa pun di sana.”

”Bisa saja tak ada siapa pun di sana,” jawab sosok berjubah itu.

”Jika begitu, seluruh hidup hanya horor tanpa makna. Tak seorang pun dapat hidup dengan maut sebelum ia mati, jika ia merasa bahwa akhirnya ia hanya tak diacuhkan.”

Yang tak diketahui Block ialah bahwa si sosok berjubah adalah Sang Maut sendiri.

Bagi saya, Bergman melukiskan Maut sebagai sebuah kekuatan yang julig: dengan muslihat ia kabarkan betapa tak pastinya arti hidup, sebelum ia mengakhiri hidup itu. Memang dalam agama orang menemukan sebuah penangkal bagi gambaran yang merisaukan itu, tapi justru itu yang hendak digugat Bergman: dengan agama kita sebenarnya mencoba menutupi keraguan kita, benarkah ada Tuhan yang memberi makna, bukan hanya Tuhan yang berkuasa. Tera Ketujuh menandaskan rasa jeri kita.

Tapi di sini Bergman, sang atheis, akhirnya hanya mereproduksi bayangan umum yang dibawa agama Kristen sejak Abad Pertengahan: Maut memberat bagai kutukan. Bayangan itu tak universal. Di Bali, misalnya, upacara ngaben mengandung suasana kebersamaan yang meriah. Dengan kata lain, ada masyarakat yang menerima kematian dengan hati lebih ringan. Di Indonesia, kita menyebut orang mati dengan eufemisme: ”meninggal(kan) dunia”, sebagaimana orang Romawi dulu—menurut mereka yang mengetahui—memakai kata discessit e vita, ”ia telah meninggalkan kehidupan”.

Bahkan di Eropa yang Kristen pun orang tak selamanya mau menanggungkan kemuraman ala Bergman. Di sebuah kuburan di perbatasan Rumania dan Rusia, ada sebuah dusun yang punya tempat pemakaman yang unik: tiap kubur diberi nisan salib dari kayu yang digambari secara lucu satu corak penting hidup si mendiang.

Ada juga sebuah anekdot tentang Maharaja Maximilian I ketika ia berkunjung ke sebuah biara. Di sana dilihatnya sebuah lukisan yang menggambarkan Maut sebagai kerangka hidup—satu model yang lazim di Eropa, konon sejak benua itu ditimpa wabah besar. Maximilian tak berkenan. Dipanggilnya kepala biara untuk menyuruh ubah jerangkong itu dengan gambar badut.

Syahdan, sejak itu, gambar tentang Maut berubah. Agaknya dari sini pula terbit citra tentang maut yang menari-nari, danse macabre: yang mengerikan bertaut dengan yang grotesk dan kocak.

Dan kematian makin akrab. Bila kita dengan pilu mengalami serta menyaksikan beratus orang meninggal seketika pada hari-hari ini, mungkin kita bisa ingat, Maut tak pernah jauh. Ia bukan oposan, tapi bagian dari hidup yang juga bisa meriah. Bukankah sebelum Ada, sesungguhnya Ketiadaan?





~ Majalah Tempo, Edisi. 48/XXXV/22 – 28 Januari 2007 ~