Catatan Pinggir | Negeri Asal

Berikut ini adalah Catatan pinggir yang di tulis Goenawan Mohamad dengan judul Negeri Asal yang dimuat pada Majalah Tempo Edisi. 37/VI/31 Maret – 06 April 2008

Negeri Asal

Pembebasan datang dari yang tak punya nama.

Saya bayangkan ini: ketika dari kapal orang-orang Belanda memandang ke pantai di sebelah barat Jawa itu, mereka lihat sosok, corak rambut, warna kulit, dan jenis pakaian yang demikian tak tepermanai ragamnya. Kemudian mereka tinggal di bandar yang gerah dan terik itu. Sebuah ekonomi pengenalan berlaku: dalam pikiran mereka, manusia itu tersusun dalam perbedaan yang rapi. Lalu mereka memberi nama.

Maka mulailah klasifikasi manusia penghuni bandar itu—dan di situlah kolonisasi memasang tonggak dan pagarnya. Sekitar dua setengah abad kemudian, ketika kekuasaan serikat dagang VOC diteruskan oleh birokrasi yang mewakili Kerajaan Belanda di ”Hindia Timur”, ekonomi pengenalan berkembang jadi administrasi penamaan.

Tak jelas apa dasar penamaan itu. Ada yang mengatakan itulah usaha untuk menguasai dan sekaligus mengasingkan ”apa yang tak diketahui”, the unknown. Tapi tak dikatakan kenapa justru nama ”inlander”, ”timur asing”, dan ” Eropa” yang dipakai, bukan nama bahasa atau jenis pekerjaan.

Apa boleh buat. Penamaan mau tak mau bergantung pada sang penguasa bahasa atau bahasa sang penguasa. Seakan-akan berdasarkan sesuatu yang hadir di luar diri, penamaan adalah metonimi dalam kesewenangan. Kata ”inlander”, ”timur asing”, dan ”Eropa” merujuk tempat, tapi tempat belum tentu sama dengan ”asal”. ”Asal” berkait dengan masa lalu. Kenapa masa lalu dan bukan masa kini? Apa pula masa lalu itu: waktu ketika lahir, atau ketika dibesarkan? Bukankah masa lalu bisa kupilih, bukan cuma memilihku?

Pada 1935, Edgar du Perron menerbitkan novelnya, Het land van herkomst. Kata ”asal” dalam judul itu ambigu sebenarnya.

Du Perron lahir pada 1899 di Jatinegara, Jakarta, dan dibesarkan dalam keluarga kaya raya pemilik perkebunan, dengan darah campuran dan kaitan yang akrab ke kebudayaan lokal. Ketika Edgar berumur 22, orang tuanya menjual milik mereka dan balik ke Eropa, tanah leluhur. Mereka membeli sebuah kastil di Belgium dan tinggal dikelilingi pelayan dan kemewahan. Si Edgar yang tak kekurangan uang menggelandang bak seorang bohemian di lorong-lorong Paris, bergaul dengan Pascal Pia dan André Malraux. Pengarang Prancis ini kemudian memperuntukkan novelnya yang termasyhur tentang kaum revolusioner Cina, La Condition Humaine, kepada pemuda kelahiran Jawa itu.

Pada masa itulah Du Perron mulai mempertanyakan perilaku ayahnya sendiri, sang tuan besar dalam struktur masyarakat kolonial di Indonesia. Edgar mulai merasa dirinya bukan orang Eropa—meskipun selama di Hindia Belanda, ke dalam golongan itulah ia dan keluarganya dinamai.

Het land van herkomst dikisahkan oleh Ducroo, terutama sebagai seorang bocah. Bersama ayahnya, tuan onderneming itu, Ducroo menyukai novel yang mengungkapkan pedihnya perbudakan di Amerika itu, Uncle Tom’s Cabin—dengan simpati kepada si budak hitam dan benci kepada si tuan kulit putih, tanpa si ayah sadar betapa dekat posisinya dengan si pemilik budak yang kejam. Si anak menyaksikan sendiri bagaimana si ayah memukuli seorang petani, dan novel ini dibuka dengan menyebut orang Eropa ”bandit yang berniat sungguh-sungguh”.

Para bandit akhirnya tak bisa hidup sendiri. Ayahnya, yang melanjutkan gaya hidup seorang tuan besar kolonial di negeri yang berbeda, bunuh diri pada 1926, dengan harta ludes. Du Perron tertinggal miskin, tanpa pendidikan formal, menikah dan cerai dan menikah lagi, dan semua itu harus ia biayai. Ia terdesak. Pada 1936 ia ke Indonesia—dan dalam arti tertentu, ia ”kembali”.

Di negeri yang sedang hangat oleh gerakan nasionalis ini ia tak betah bergaul dengan kawan-kawan masa kecilnya: perilaku orang-orang Belanda itu persis seperti yang dibencinya sejak ia hidup di Paris. Di Jakarta (waktu itu masih Batavia), Du Perron memilih teman lain: sejumlah intelektual Belanda yang progresif dan orang-orang pergerakan untuk kemerdekaan. Suwarsih Djojopuspito, pengarang yang merekam hidup kaum pergerakan dalam novel Buiten Het Gareel, adalah salah satu di antaranya.

Tapi Du Perron tahu, dengan sedih, di masyarakat kolonial itu tak ada tempat baginya. Ia seorang sastrawan yang tak hendak percaya bahwa puisi bisa berarti bagi orang banyak. Ia menganggap pendirian S. Takdir Alisjahbana, yang ingin agar sastra bekerja untuk ”pembangunan bangsa”, sebagai sikap ”seniman serdadu”. Takdir menyerangnya balik.

Du Perron pun kembali ke Nederland. Sebelum pergi, ia berkata, ”Untuk berada di pihak yang benar, orang harus jadi seorang Indonesia. Saya mungkin akan tetap kritis, mengganggu, dan suka bertentangan, dengan kata lain, seorang individualis. Tapi saya juga akan jadi seorang nasionalis sampai ke ulu hati.”

Ia meninggal pada 1940, terkena serangan jantung, lima tahun sebelum perjuangan kaum nasionalis berhasil.

Kini, jika Anda bertanya, nama apakah yang bisa diberikan kepada Du Perron—”Eropa” atau ”inlander” atau ”timur asing”— tak akan ada yang pas buatnya. Ia bagian dari yang tak ternamai.

Sebenarnya demikian juga gerakan pembebasan nasionalis sejak sebelum Du Perron kembali ke Eropa. Pada 1908, sejumlah mahasiswa di Belanda yang datang dari ”Hindia” mendirikan Indische Vereniging, sebuah himpunan yang meniadakan penamaan yang ada dalam klasifikasi kolonial. Setelah itu, di Jakarta, Indische Partij didirikan Douwes Dekker pada 1912, untuk membangun ”patriotisme dari semua penduduk Hindia”, berdasarkan kesetaraan politik bagi orang dari ”ras” (atau nama identitas) yang berbeda-beda.

Artinya, bahasa yang berkuasa sedang dihapus. Politik pembebasan dimulai dari sebuah komunitas yang, seperti kata Alain Badiou, ada pada ”titik yang tak ternamai”.

Dari titik itu lahir ”Indonesia”. Ini mungkin sebuah nama, tapi yang pasti ia sebuah cita-cita.




Demikian tadi Catatan Pinggir karya Goenawan Mohamad dengan judul Negeri Asal Catatan tersebut dimuat di Majalah Tempo Edisi. 37/VI/31 Maret – 06 April 2008

Catatan Pinggir | Harmoko

Berikut ini adalah Catatan pinggir yang di tulis Goenawan Mohamad dengan judul Harmoko yang dimuat pada Majalah Tempo Edisi. 05/XXXVII/24 – 30 Maret 2008


Harmoko


Syahdan, dua hari setelah Harmoko berhenti dari jabatannya sebagai Menteri Penerangan ”Orde Baru”, datanglah seorang perempuan ke kantor departemen itu. Wajahnya manis, senyumnya tulus meski samar-samar. Di meja penerima tamu, ia berkata, ”Saya datang untuk menghadap Pak Harmoko, Pak Menteri Penerangan.”

Petugas penerima tamu itu berkata dengan sopan, ”Maaf, Bu, Pak Harmoko sudah bukan Menteri Penerangan lagi.”

”Oh, begitu,” jawab perempuan tamu itu. Dan ia pun pergi.

Tapi esoknya ia datang lagi. Ia menuju meja penerima tamu itu pula dan berkata, dengan nada suara yang sama dan senyum samar-samar yang sama, ”Saya datang untuk menghadap Pak Harmoko, Pak Menteri Penerangan.”

Petugas itu (orang yang juga sama seperti kemarin) sejenak terhenyak. Ia ingat, ini tamu yang kemarin juga. Tapi ia menjawab sabar, ”Maaf, Bu, Pak Harmoko sudah bukan Menteri Penerangan lagi.”

Dan perempuan itu pun pergi.

Tapi esoknya dan esoknya lagi ia kembali, dan adegan, ucapan, dan senyum itu berulang lagi. Sampai lima kali.

Tak urung, para petugas penerima tamu bingung, kemudian curiga, lalu melapor ke bagian keamanan dan protokol. Dengan cepat cerita ini menyebar ke seluruh lantai Departemen Penerangan.

Syahdan, pada hari keenam, para pegawai (yang umumnya memang hanya pura-pura banyak kerja) pun menunggu. Dengan mengintip-intip. Betul juga: perempuan misterius itu datang lagi.

Langsung ia dibawa ke lantai ke-3. Sang Sekretaris Jenderal sendiri, dengan didampingi dua direktur jenderal, duduk menemuinya. Perempuan itu tak tampak gugup atau gentar. Senyumnya tetap, juga ketika salah seorang direktur jenderal bertanya:

”Ibu sudah lima kali ke kantor ini untuk menghadap Pak Harmoko. Petugas kami sudah memberi tahu bahwa Pak Harmoko sudah bukan Menteri Penerangan lagi. Tapi Ibu datang lagi, datang lagi. Kan sudah jelas bahwa Pak Harmoko tak menjabat lagi? Apa maksud Ibu, sebenarnya?”

”Oh, saya tak bermaksud apa-apa, Pak,” jawab perempuan itu. ”Saya datang berkali-kali kemari karena saya senang mendengar kabar baik itu berkali-kali.”

Cerita ini—sebuah fiksi, tentu—hanya lucu jika kita letakkan dalam latar masa ”Orde Baru”, ketika ada ketaksukaan yang meluas kepada Harmoko: Menteri Penerangan yang tak henti-hentinya muncul di layar TV, yang tak habis-habisnya omong yang itu-itu juga, seraya tak putus-putusnya bermulut manis kepada Presiden—di masa ketika media massa dikekang dan orang takut membantah kebohongan para pembesar.

Cerita ini hanya lucu jika orang ingat masa itu, ketika keajaiban bisa sangat sederhana: seorang menteri berhenti.

Kini hal seperti itu tak akan ada lagi. Demokrasi adalah sistem politik yang meniadakan keajaiban. Ada yang lugas di sini: berhentinya seorang yang berkuasa adalah bagian dari regularitas.

Tapi kita tahu, proses yang teratur dan ajek itu bukan sekadar tour of duty seperti yang harus dijalani para birokrat sipil dan militer. Sebab itu kejutan bukan mustahil. Pergantian masih bisa jadi berita baik. Regularitas dalam demokrasi adalah sebuah struktur yang agonistik: yang naik dan yang berhenti bergerak dalam sebuah bangunan politik dengan ketegangan, perjuangan, persaingan, pertentangan. Ada kalah dan menang.

Tapi dalam kondisi seperti itu, struktur itu dibayang-bayangi oleh hantu yang sesekali memperlihatkan diri, seperti hantu sang raja dalam lakon Hamlet. Ia datang dari Antah Berantah. Ketika ia muncul, kita sadar bahwa sebuah negeri tak pernah bisa benar-benar jelas bagi dirinya sendiri.

Tapi sebenarnya tak hanya itu: Antah Berantah itu, yang tak bisa diterangkan dan ditangkap oleh bahasa dan sistem, oleh artikulasi dan proses politik, bukanlah sekadar bagian yang turah tak tertampung sistem. Ia lebih mendasar. Bahkan bisa dikatakan tiap negeri berada dalam orbitnya. Berpusar di sekitar Antah Berantah, tiap negeri sebenarnya genting dan tak tuntas disalin dalam satu wacana.

Itu sebabnya, meskipun regularitas adalah bagian yang produktif dalam demokrasi, kita tak akan memandangnya sebagai sebuah kehadiran yang tak bergeming. Kita tak akan lupa bahwa justru regularitas lahir karena ada yang tak hadir, ada yang negatif, yang traumatis, di sekitarnya.

Itu sebabnya pemilihan umum, pergantian pemimpin dan manajemennya, perubahan para legislator dan undang-undangnya—semuanya adalah regularitas yang terjadi dari paradoks demokrasi: inilah sistem yang (seperti telah saya sebut tadi) meniadakan keajaiban, tapi pada saat yang bersamaan inilah sistem yang mengakui bahwa ada yang sesekali muncul dari Antah Berantah.

Itu sebabnya kita selalu perlu risau melihat ke Senayan. Di sana duduk orang-orang yang dengan yakin, mungkin sedikit pongah, memandang diri sebagai intan dua cahaya: cahaya pertama adalah cahaya ”wakil suara rakyat”; cahaya kedua, ”pembuat undang-undang”. Mereka bisa mengatakan, dari tangan merekalah undang-undang sah dan adekuat untuk kepentingan umum.

Tapi benarkah? Undang-undang pada akhirnya hanya akan mencapai apa yang normatif. Ia terbatas. Masih ada sesuatu yang tiap kali bisa hilang dalam kehidupan sebuah negeri di mana yang normatif tak bisa digugat—yakni keadilan.

Sebab keadilan lebih dari norma. Ia tak pernah secara lengkap dipenuhi. Ia juga berada dalam Antah Berantah. Ia seperti hantu yang sesekali datang sesekali hilang dan, seperti hantu dalam Hamlet, begitu penting dalam menggerakkan lakon.

Tapi analogi itu perlu stop di situ. Demokrasi bukanlah sebuah tragedi. Kalaupun keadilan mirip hantu, ia bukan mukjizat. Ia bisa kita panggil dan bisa kita datangkan sekali-sekali—dan ia bisa jadi kabar baik yang kita suka mendengarnya berkali-kali.


Demikian tadi Catatan Pinggir karya Goenawan Mohamad dengan judul Harmoko Catatan tersebut dimuat di Majalah Tempo Edisi. 05/XXXVII/24 – 30 Maret 2008

Catatan Pinggir | Melayu

Berikut ini adalah Catatan pinggir yang di tulis Goenawan Mohamad dengan judul Melayu yang dimuat pada Majalah TEMPO Edisi. 04/XXXVII/17 – 23 Maret 2008


Melayu


Begitu banyak salah paham tentang Amir Hamzah. Penyair ini dibunuh dalam sebuah pergolakan sosial di Sumatera Utara pada tahun 1946, tak lama setelah Indonesia diproklamasikan. Kekuasaan Belanda dan Jepang dinyatakan habis, tapi ”negara” dalam republik yang masih beberapa bulan umurnya itu belum tersusun. Mesin kekuasaan belum berjalan ketika euforia ”kerakyatan” meletup di mana-mana. Kata ”Revolusi” (dengan ”R”) diarak. Itu berarti seluruh tata yang lama harus dihancurkan, meskipun tak selalu jelas apa yang akan menggantikannya.

Amir Hamzah adalah anggota keluarga Sultan Langkat. Dengan demikian ia berasal dari kelas feodal, bagian masa lalu yang dibenci, meskipun tak pernah tercatat bahwa Amir—yang menghabiskan waktu mudanya bukan di istana, melainkan di sekolah-sekolah di Jawa—melakukan sesuatu yang tak dapat dimaafkan.

Dunia hanya mengenalnya sebagai seorang yang menulis sajak yang menyentuh hati sampai hari ini. Karya-karyanya adalah serangkaian ekspresi yang merupakan bagian dari ”puisi baru” Indonesia, dan memang demikian. Amir tak ingin sepenuhnya lepas dari ungkapan Melayu klasik, tapi banyak kata bentukannya yang datang dari gramatika Jawa. Dalam sebuah sajak yang indah—gabungan ironi dan kesedihan—ia menyebut diri ”beta, bujang Melayu”, tapi seluruh kumpulan puisinya, Buah Rindu (yang ditulis pada 1928-35), ia persembahkan kepada ”Paduka Indonesia Raya”, selain kepada ”ibu ratu” dan kepada seorang perempuan dengan nama ”Sendari”.

Tampak bahwa Amir Hamzah, seperti teman-teman segenerasinya, S. Takdir Alisjahbana dan Sanusi Pane, yang aktif di sekitar majalah Poedjangga Baroe, melihat diri bagian dari generasi yang didera oleh masa depan. Mereka hendak menciptakan sesuatu yang baru dari sebuah kondisi terjajah, terkebelakang, terhina—sesuatu yang bukan lagi bisa disebut ”Jawa”, ”Melayu”, atau ”Ambon”.

Dalam arti itu, Amir Hamzah adalah sebuah fenomen ”pasca-Melayu”.

Jika kita perhatikan sajaknya yang terkenal itu, kata ”bujang Melayu” itu memang disebut bukan hendak membanggakan diri. Bahkan sebaliknya: kata itu sejajar dengan frase ”anak Langkat, musyafir lata,” bagian dari bait-bait yang murung:

Kicau murai tiada merdu
Pada beta bujang Melayu
Himbau pungguk tiada merindu
Dalam telingaku seperti dahulu.
Tuan aduhai mega berarak
Yang meliput dewangga raya
Berhentilah tuan di atas teratak
Anak Langkat musyafir lata.

Zaman memang telah berubah. Graham K. Brown, dalam telaahnya yang membandingkan terbentuknya identitas politik di Indonesia dan Malaysia (The Formation and Management of Political Identities: Indonesia and Malaysia Compared), mengutip catatan sejarah: pada masa kesultanan Malaka, ”Melayu” bukanlah identitas sebuah kelompok etnis, melainkan sebuah lapisan elite yang masih berhubungan darah dengan raja. Kitab Sejarah Melayu praktis berarti genealogi para sultan.

Tapi pada 1511 Malaka jatuh diserbu armada Portugis. Keluarga kerajaan melarikan diri ke Johor. Tak ada lagi pemegang hegemoni yang menentukan apa arti ”Melayu”. Kata itu akhirnya menyebar bersama diaspora para pedagang pasca-Malaka. ”Melayu” bukan lagi identitas yang menunjukkan lapisan sosial, melainkan sebuah ”identitas horizontal”. Nama itu jadi penanda dalam pengelompokan sosial yang berbeda-beda tapi setara—terutama dalam pandangan kekuasaan kolonial orang Eropa.

Kolonialisme memang tatapan yang membekukan si terjajah. Kolonialisme adalah garis ruang yang brutal—baik ruang dalam kehidupan sehari-hari maupun ruang dalam lajur daftar penduduk dan kitab hukum. Jakarta yang didirikan sebagai Batavia oleh VOC pada tahun 1650-an berkembang jadi kota yang terbangun oleh apartheid: di satu sisi dibatasi tembok tempat orang Belanda hidup, di sisi lain Ommelanden, tempat yang ”lain” diletakkan.

Dari pemisahan macam ini sang penjajah membangun identitas etnis untuk memudahkan kontrol dan pembagian kerja. Dengan itu juga berlangsung divide et impera. Dalam telaah Brown dikutip keputusan VOC di Cirebon, misalnya, untuk memperkukuh batas etnis agar bisa mengisolasi orang ”peranakan”, keturunan Cina yang semula hidup berbaur sebagai penasihat politik sultan. Dengan itu, kompeni bisa memperlemah posisi kedua-duanya.

Maka tak mengherankan bila pembebasan dari kolonialisme bertaut dengan kehendak melepaskan diri dari tatapan yang membekukan itu. Amir Hamzah dan puisinya adalah bagian dari pembebasan itu: ia tak lagi bisa disebut ”Melayu”. Sejak tahun 1930-an, puisi Indonesia adalah puisi para ”musyafir lata,” para pejalan yang tak punya apa-apa selain kebebasannya dalam menjelajah. Indonesia lahir dari penjelajahan itu.

Sebab itulah nasionalisme Indonesia bukanlah nasionalisme yang mengangkut milik yang diwariskan masa lalu, baik dalam wujud candi maupun ketentuan biologi. Mungkin itu sebabnya ”Indonesia” dan ke-”Indonesia”-an selalu terasa genting, tapi dengan itu justru punya makna yang tak mudah disepelekan.

Baru-baru ini saya dengar cerita sejarawan Taufik Abdullah ketika ia di Mekkah. Di kota suci itu seorang Malaysia bertanya kepadanya apakah ia orang ”Indon”—sebutan yang sering dipakai orang Malaysia untuk menyebut Indonesia. Taufik Abdullah marah. ”Jangan sebut ’Indon’,” katanya, ”tapi ’Indonesia’.”

Ia menjelaskan kenapa ia marah. ”Saya penelaah sejarah. Saya tahu nama ’Indonesia’ diperjuangkan dengan tidak main-main, sejak awal abad ke-20.”

Sungguh tak main-main: berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu orang dipenjara dan mati untuk nama itu? Bisakah kita melupakannya?

Ada sebuah sajak Rivai Apin pada tahun 1949:

Ingatlah bila angin bangkit
Ingatlah bila angin bangkit
Bahwa daerah yang kita mimpikan
Telah bermayat, banyak bermayat

Sajak itu ditulis tiga tahun setelah Amir Hamzah dibunuh. Tampaknya memang hanya dengan tragedi kita tahu apa yang seharusnya kita hargai.




Demikian tadi Catatan Pinggir karya Goenawan Mohamad dengan judul Melayu Catatan tersebut dimuat di Majalah TEMPO Edisi. 04/XXXVII/17 – 23 Maret 2008