Libanon

Libanon

Pesawat-pesawat tempur pertahanan,
Mengitari tinggi langit empat kota
Hingga busuk serakah dan nestapa
Tak bisa menggapai mereka.
— Bertolt Brecht

Pesawat tempur yang mengoyak langit memang hanya peduli akan satu hal: meniadakan yang hidup di bawah sana. Puisi Brecht tentu saja tak menjelaskan ganasnya kapal-kapal terbang pancar gas Israel di Libanon hari ini. Sajak itu lebih bicara tentang hubungan kapitalisme dan perang: keperkasaan militer adalah indi-kasi niat bertahan yang lucu, ketika yang berkuasa tak hendak mengakui betapa busuknya ”serakah dan nestapa”.

Tapi bukankah ”serakah” (Gier) tak hanya berarti hasrat memperbesar milik—modal atau wilayah—melainkan juga keinginan memperluas rasa jeri di hati musuh dalam tingkat yang tak sebanding dengan ancaman sang musuh itu sendiri? Yang terjadi di Libanon bukanlah ”satu mata dibalas satu mata”, melainkan ”satu mata dibalas berpuluh-puluh mata”. Belum sampai 60 orang Israel tewas, termasuk prajurit, setelah dua orang tentara ditangkap gerilyawan Hizbullah dan roket-roket dilontarkan ke kota-kota Israel, tapi diperkirakan telah 600 orang Libanon mati—sebagian besar warga yang tak hendak berperang.

”Nestapa” dalam sajak Brecht punya arti khusus: kesengsaraan si miskin yang diisap si kaya. Tapi kini ”nestapa” adalah yang dialami Palestina dan Libanon—dua negeri yang jauh lebih lemah ketimbang musuh yang menyerbunya. Tapi tak hanya itu: ”nestapa” tampaknya akan menenggelamkan semua pihak di Timur Tengah dalam bentuk balas-membalas berdarah yang entah sampai kapan akan berakhir.

Tentu saja semua dilakukan atas nama ”pertahanan”. Keperkasaan militer—biarpun dengan kebusukan yang ter-sirat di dalamnya—selalu punya daya pikatnya sendiri. Hanya ada beberapa puluh orang Israel turun ke jalan memprotes perang kali ini, sementara sebagian besar tidak. Perbandingan ini berlaku di Amerika Serikat, dan mungkin juga di tempat lain: suara populer adalah suara marah, dari rasa terancam atau terhina yang tersebar, dan sebab itu senjata dan kata-kata galak disambut beramai-ramai.

Dari sini juga dapat dilihat makin meluasnya dukungan terhadap Hizbullah di negeri-negeri Arab, di kalangan Sunni atau bukan—bahkan juga di kalangan pengikut Michael Aoun, tokoh Kristen yang pernah menentang kehadiran pasukan Suriah di Libanon.

Itu berarti ”pertahanan” telah jadi sesuatu yang demikian mendesak tapi sekaligus demikian tak jelas; inilah sebuah periode sejarah dengan sebuah khaos yang destruktif. ”Pertahanan” telah jadi sebuah struktur yang begitu kaya artinya tapi sekaligus begitu terbatas: ia bisa ditafsirkan tak habis-habis, tapi pada saat yang sama bisa mengimbau segala golongan hingga tak terasa perlu dipikirkan lagi.

Apa gerangan yang dipertahankan? Bagaimana mempertahankannya? Ketika satu kekuatan militer yang tak terkait dengan satu wilayah resmi dan tak mewakili satu bangsa (dan Hizbullah adalah salah satu contohnya) berhasil mengobarkan perang dengan sebuah bangsa yang mendefinisikan dirinya dengan posisi teritorial, perbedaan antara perang dan terorisme pun luruh. Akhirnya Israel menerobos perbatasan Libanon seakan-akan garis itu tak ada, sebagaimana Amerika Serikat menggebuk Afganistan untuk menghancurkan Al-Qaidah yang entah di mana. ”Perang adalah terorisme dengan anggaran yang lebih tinggi,” demikian tertulis dalam salah satu poster protes di Tel Aviv.

”Perang pertahanan” memang bukan lagi mengenai terra dan territorium, ketika batas wilayah dinafikan. ”Pertahanan” jadi sejenis tata yang menggantikan pengertian ”perdamaian”—ia diimpikan dan tak kunjung tercapai—ketika tata yang ada terus-menerus dianggap tak adil tapi tak dapat diruntuhkan.

Berangsur-angsur, di wilayah tempat para Nabi pernah bicara dan berjanji itu, tata yang diimpikan itu telah jadi eskatologi: pengharapan akan sebuah surga di masa ketika dunia berhenti sebagai dunia. Akhirnya tata itu tak sekadar sebuah kata yang ditafsirkan dengan perspektif yang terbatas, dan sebab itu nisbi. Ia telah jadi penanda yang isinya terpatri di langit, absolut tapi tak teruraikan.

Pada saat itu pula tata itu—yang telah identik dengan ”pertahanan”—membuat perang jadi semacam ritual pengorbanan: darah dan nyawa dipersembahkan, keabadian diseru. Demikianlah semakin jauh tata itu tercapai, semakin besar peran agama-agama—terutama Islam dan Yudaisme—di Palestina, Israel, dan Libanon. Nasionalisme yang bicara soal wilayah di permukaan bumi telah digantikan oleh sebuah semangat yang didasarkan pada asumsi tentang langit yang menjamin.

Tentu saja dengan begitu tata itu jadi bagian sesuatu yang tak dapat ditawar-tawar. Ia bukan lagi ada di dunia yang ruwet tempat manusia, dalam kondisi yang serba terbatas, bertindak dan memutuskan. Eskatologi dan kesiapan menyelenggarakan ritual pengorbanan bahkan membuat manusia seakan-akan jadi anasir yang suci, pasti, dan tegak di tataran yang tinggi—seperti pesawat-pesawat tempur pertahanan yang digambarkan Brecht: ”Hingga busuk serakah dan nestapa/Tak bisa menggapai mereka.”

Mereka yang angkuh. Mereka yang tak peduli akan cacat dunia dan retaknya gading dalam diri sendiri. Kehidupan politik pun digantikan pembinasaan. Tak ada negosiasi. Tak ada penyelesaian konflik yang dilakukan dengan keadilan yang diakui sebagai genting. Sebab keadilan telah jadi sesuatu yang begitu lurus, keras, dan menakutkan.

Tragis, memang. Sebab dulu di wilayah ini pernah ada berita bahwa Yang Suci bisa merasuk ke dalam yang sehari-hari dan Yang Kekal datang di tengah yang temporal—bukan sebaliknya—dan bahwa keadilan digantikan dengan sesuatu yang tak keras dan menakutkan, yakni cinta kasih dan kemampuan merasakan nasib mereka yang dinestapakan.

~ Majalah Tempo Edisi 23, 31 Juli-6 Agustus 2006 ~

Glung

Glung


Bola api tampak di langit Pangandaran, suara ”glung” dan ”bleg” terdengar di bawah bumi Yogya.- Orang pun gentar, setengah terkesima: apa arti semua itu?

Barangkali itu isyarat, bisik sebagian mereka, entah dari angkasa luar, entah dari palung lautan. Barangkali itu waham, kata yang lain. Barangkali alam dan rasa takut telah berkait, barangkali alam dan suasana berkabung tumpang-menumpang, dan tak jelas lagi mana yang menyebabkan dan mana pula yang disebabkan.

Apa boleh buat: bencana menghantam kita berturut-turut—dua kali tsunami dalam jarak waktu belum dua tahun, dua kali gempa yang membunuh ratusan manusia, Gunung Merapi yang memuntahkan lumpur panas ber-hari-hari…. Dengan kata lain, kesadaran kita dengan serta-merta digebrak oleh sesuatu yang tak dapat sepenuhnya dijinakkan penjelasan ilmu, tak dapat ditata oleh wacana, tak terjangkau utuh oleh tata simbolik. Bahasa kita jadi gagap, dan bola api itu terasa semakin besar, suara ”glung” dan ”bleg” itu terasa semakin menakutkan, dan kita semakin berkabung.

Amir Hamzah pernah menggambarkan situa-si manusia dan alam yang dilimbur bencana dalam sebuah puisi yang dengan plastis memantulkan bunyi-bunyi yang mengerikan bahkan sejak dari konsonan dan aliterasi kata-kata yang dibariskannya: ”terban hujan, ungkai badai, terendam karam, runtuh ripuk tamanmu rampak.”

Dan nun di sana tampak
Manusia kecil lintang pukang
lari terbang jatuh duduk
air naik tetap terus
tumbang bungkar pokok purba

Teriak riuh redam terbelam
dalam gagap gempita guruh
kilau kilat membelah gelap
Lidah api menjulang tinggi

Sajak itu sebenarnya bercerita tentang air bah yang didatangkan Tuhan untuk menenggelamkan dan menghabisi manusia yang tak hendak mengikuti jalan Nuh. Apabila yang dilukiskan Amir Hamzah terasa relevan se-karang, itu karena di sana juga tergambar bukan orang-orang yang berdosa, melainkan orang-orang yang tak berdaya—”manusia kecil” yang dilihat dari atas yang jauh.

Hanya Nuh yang disebut ”bebas lepas” dan ”lapang”. Hanya ia yang dikatakan duduk dalam kepastian, bisa bersuara ”sentosa” ketika manusia lain ”di tengah gelisah”.

Sang penyair sendiri tak seperti nabi itu.. Ia bimbang dan galau: kekuatan destruktif Tuhan bisa demikian menakutkan demi menegakkan kepastian, tapi tetap saja sang penyair tak dapat memutuskan mana yang harus dipilihnya di tengah sistem kepastian yang berbeda-beda. Akhirnya ia mengatakan, semua itu tak ada gunanya. Akhirnya ”hanya satu kutunggu hasrat”, katanya, yakni merasa ”dekat rapat” dengan Tuhan sendiri.

Bola api, suara gemuruh yang ganjil, lahar yang mengancam, kematian yang menyebar—alam dan ketakutan jemput-menjemput, bersama kemurungan. Para pakar g-eologi, klimatologi, dan psikologi dapat berbicara fasih men-jelaskan semua itu, tapi benarkah mereka bisa menjangkau alam itu sendiri? Bukankah ilmu-ilmu pengetahuan tak pernah menangkap alam itu an sich, melainkan hanya menangkapnya sesudah dijinakkan dalam kerangka sebuah wacana, dalam keadaan disetel (Gestell, kata Heidegger)? Dengan kata lain sebenarnya tak ada yang dapat ”de-kat rapat” dengan yang dirindukan untuk dijangkau itu—yakni yang benar, yang memukau, yang membuat gentar?

Bahkan saat Musa di pucuk Tursina (yang oleh Amir Hamzah dianggap sebagai momen yang dihasratkannya, momen ”dekat rapat” dengan Tuhan) manusia itu tetap mustahil menangkap ”Wajah” itu..

Mungkin ada yang dapat memberi kita kearifan dari tsunami di Aceh dan Pangandaran serta gempa dan ancaman magma di Yogyakarta: kita sadar akan kemustahilan seperti itu dan sebab itu kita berkabung, seperti saya katakan tadi. Kita berkabung karena kita merasa bersatu dengan yang ditinggal mati dan hilang. Kita juga berkabung karena kita tak bisa merasa ”bebas lepas”, ”lapang”, dan ”sentosa” di tengah sesama yang gelisah ketika bahkan ilmu tak dapat lagi bicara pasti.

Berkabung itu memberi kita kearifan, sebab dari sanalah kita sadar betapa mustahil kita untuk tak menjadi ”manusia kecil”. Kita akan senantiasa ”lintang pukang”. Tapi pada saat yang sama, justru karena itulah kita merindukan itu: bisa bersentuhan dengan yang abadi, biarpun sejenak. ”Aku berkabung untuk keabadian, aku berkabung untuk ia yang dalam dirinya kutanam dan kupupuk keabadian”, tulis Hèlène Cixous dalam Deluge.

Dikatakan secara lain, justru karena kita tak kunjung mendapatkan kepastian, justru karena kita terbatas, kita pun—seperti Amir Hamzah—menunggu hasrat untuk ”d-ekat rapat” dengan yang sama sekali lain: yang Maha Tak Terbatas, transcendens yang mutlak.

Kata ”maha” menegaskan betapa radikalnya sifat ”lain” di situ: sifat ”lain” yang tak dapat dirumuskan, tak dapat dibandingkan, yang hanya dapat disebut, meskipun de-ngan menyebutnya kita sadar kita hanya mencoba sejenak menafsirkannya. Sebab sifat ”lain” yang radikal itulah yang menyebabkan kita tak akan pernah rampung dan usai menerjemahkannya: kita tak akan mungkin membuatnya sedemikian rupa sehingga ”sama” dengan kita.

Agaknya itulah yang membentuk sikap ethis kita: berhadapan dengan yang berbeda, kita tergetar, tak akan jumawa, bahkan kita menatapnya dengan hormat yang berkabung.

Sebab kita tahu ada yang tetap tersembunyi. Ada misteri yang tak mungkin dianggap sekadar sebagai problem untuk kecerdasan kita. ”Dunia tak pernah merupakan sebuah obyek yang tegak di depan kita dan dapat disimak”, kata Heidegger. Dunia selalu tak berlaku jadi sasaran subyektif kita, selama ”jalan kelahiran dan kematian, rahmat dan kutuk, tetap membawa kita ke dalam ada”.

Maka bola api itu mungkin tampak mungkin tidak di langit Pangandaran, bunyi ”glung” itu mungkin terdengar mungkin tidak di bawah Yogya….

~ Majalah Tempo Edisi 22, 24-30 Juli 2006 ~

5 Juli

5 Juli


Demokrasi diberi cap buruk dan akhirnya dibuang dari Indonesia pada tanggal 5 Juli 1959.

Republik berubah sejak itu.

Konstitusi yang disusun pada tahun 1950, yang salah satu sendinya adalah hak-hak asasi manusia, dihapus. Sebuah majelis penyusun undang-undang dasar yang dibentuk berdasarkan hasil sebuah pemilihan umum yang bebas pada tahun 1955—majelis yang disebut ”Konstituante”—dibubarkan.

Praktis, Presiden Soekarno mengambil-alih kekuasaan. Dengan ”Dekrit 5 Juli” itu pula, Undang-Undang Dasar yang disusun pada tahun 1945 diberlakukan kembali. Orang tahu, juga saat itu, bahwa dengan undang-undang dasar itu—yang disingkat dengan ”UUD 45”—kekuasaan terpusat di tangan presiden. Sebuah sistem yang disebut sebagai ”demokrasi terpimpin” diterapkan.

Bagi Presiden Soekarno, itulah jalan ke arah ”penemu-an kembali revolusi kita”.

Segera sesudah itu, kata ”Revolusi” (ditulis dengan ”R”) berkembang jadi kata yang sakti: ia bisa menggetarkan, ia bisa menggugah, ia menghalalkan atau membabat apa saja yang dikehendaki sang penafsir. Sang penafsir tentu saja sang ”Pemimpin Besar Revolusi”, dan itu adalah Bung Karno.

Agak aneh, sebenarnya. Jika kita baca buku Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerin-tah-an Konstitusionil di Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959, kita akan melihat pada mulanya Bung Karno sendiri ragu untuk memberlakukan kembali UUD 1945. Yang paling gigih mendorongnya adalah Angkatan Darat yang dipimpin Jenderal Nasution.

Dalam memoarnya yang terbit pada tahun 1984, Na-sution menulis bahwa pada 28 Oktober 1958 ia mengutus dua orang kolonel untuk meminta ketegasan Bung Karno. ”Kedua perwira menengah itu kemudian dengan gem-bira melaporkan kepada saya bahwa Presiden kini telah se-tuju kembali ke UUD 1945.”

Tak berarti dalam diri Bung Karno tak ada kecenderungan menyukai apa yang dikehendaki militer: memberi cap buruk pada demokrasi—yakni cap ”liberal” atau ”Barat”. Sudah pada tahun 1945, sebagaimana yang tercantum dalam notulen yang merekam perdebatan antara anggota panitia persiapan kemerdekaan waktu itu, Bung Karno meminta dengan sangat agar hak-hak manusia dan warga negara tidak dicantumkan dalam undang-undang dasar Indonesia. Tak mengherankan bila sebelum ”Dekrit 5 Juli” ia juga termasuk penganjur utama ”demokrasi terpimpin”.

Tak mengherankan pula bila ia kemudian menganggap ”UUD 1945” dapat dipertahankan selama-lamanya. Tampaknya Bung Karno dan para pendukung ”UUD 1945” alpa, bahwa pada saat sebuah konstitusi diperlukan dan dijalankan, ia pun masuk ke dalam sejarah. Ia diuji, dan ia tergantung pada yang tak abadi. Tapi dalam riwayat Republik ini, ”UUD 1945” itu akhirnya diletakkan di atas sejarah, bagaikan pusaka.

Itu juga yang telah diperingatkan Asmara Hadi, seorang anggota Konstituante yang pernah dikenal sebagai seorang pengikut dan anak angkat Bung Karno. Sebagaimana dikutip dalam Aspirasi Pemerintahan Konstitusionil, Asmara Hadi ”menolak pendapat Soekarno bahwa UUD 1945 dapat dipertahankan selama-lamanya”. Pandangan seperti itu, menurut Asmara Hadi, ”bersifat sombong dan menghina generasi yang lebih muda—seakan-akan gene-rasi yang membentuk UUD 1945 merupakan generasi yang terbaik, puncak jenius bangsa yang tidak akan dapat dilampaui oleh generasi mendatang.”

Memang sebuah kontradiksi: di satu pihak ada kehendak kembali ke ”UUD 1945” yang menunjukkan sikap memuliakan sebuah keputusan masa silam yang ingin ”dipertahankan selama-lamanya”, di lain pihak ada retorika ”revolusi” yang, sebagaimana laiknya revolusi, hendak mengubah dunia jadi baru.

Memang kemudian ternyata—ketika kata ”revolusi” tak lagi sakti dan Bung Karno, sang ”Pemimpin Besar Revolusi”, dimakzulkan pada tahun 1966—kehendak mempertahankan ”UUD 1945” berlanjut dalam sebuah pemerintahan yang justru antirevolusi. ”Orde Baru”, yang didesain oleh pemikiran Angkatan Darat, adalah ”demokrasi terpimpin” dalam variasi lain.

Tapi seperti dalam revolusi, di dalamnya ada kehendak yang tak sabar. Ia mengasumsikan adanya subyek yang utuh dalam tubuh bangsa, untuk menggerakkan seluruh proses.

Sejarah membuktikan asumsi itu keliru. Pelbagai usaha membentuk sebuah subyek yang utuh—dengan penyatuan ideologis, dengan retorika yang diulang-ulang, dengan mithos tentang Pemimpin yang bagaikan gading yang tak retak—akhirnya gagal.

Maka sebuah sistem politik yang punya asumsi lain diperlukan: sebuah demokrasi yang tanpa ilusi, yang menganggap tak ada dasar a priori apa pun yang memberi posisi istimewa kepada seseorang sebagai sang Subyek. Artinya tak dapat kita elakkan pluralitas, tak dapat ditiadakan persaingan politik, dan tak mungkin ada kekuasaan yang mutlak membentuk masyarakat. Yang ada hanyalah hegemoni yang tak abadi.

Demokrasi dibuang dari Indonesia 5 Juli 1959 karena ia mengakui pelbagai tak itu. Pengakuan itu bukan pandangan negatif tentang hal-ihwal. Justru yang tak a priori, tak mutlak, tak tunggal dan tak utuh itu mengacu kepada sesuatu yang positif: tiap sistem akan berbatas kepada se-suatu yang tak dapat dijangkaunya.

Manusia selalu mengandung yang tak dapat dijangkau itu. Sebab itu akan selalu tampil liyan, ”sesama” yang ”beda”, yang tak dapat ditelan ataupun dimuntahkan sebuah sistem. Maka sebuah sistem politik harus siap menghadapi itu, menghargainya, dan mengelolanya. Tak mudah. Sistem apa pun tak mungkin jadi jembatan emas.

Asmara Hadi, yang pada tahun 1930-an dikenal sebagai seorang penyair, bahkan menyamakan sistem politik yang berdasar ”UUD 1945” dengan shiratal mustaqim, titian serambut dibelah tujuh menuju ke surga. Kita harus pandai-pandai berjalan di sana. Sebab, katanya, ”di bawah-nya terdapat api neraka kediktatoran dengan beribu-ribu lidah api.”

Ia benar. Sejarah Indonesia pernah menyaksikan itu sejak ”Dekrit 5 Juli”.

~ Majalah Tempo Edisi. 21, 17 – 23 Juli 2006 ~